ENERGINEWS.ID — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman meninjau kesiapan operasi Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) APBN di Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9). Pemerintah mengejar target 1 juta sambungan rumah pada 2028 untuk menekan impor LPG yang masih sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.
Kunjungan itu dipusatkan di Metering Regulating Station (MRS) Jargas, lalu dilanjutkan dialog dengan warga calon penerima manfaat. Dudung datang bersama Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
Dudung menyatakan kehadirannya untuk memastikan kesiapan pengoperasian jaringan gas yang dibangun lewat APBN di Gresik. Ia menyebut operasional Jargas dijalankan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP guna melepas hambatan dan mempercepat proses yang sempat tersendat.
Progres Fisik Gresik Sentuh 95,4 Persen
Pembangunan Jargas di Gresik sudah mencapai 95,4 persen, lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana. Percepatan itu menopang target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026.
Dari alokasi tersebut, Gresik mendapat 7.363 SR dan Sidoarjo 7.223 SR. Total kedua kabupaten itu mencapai 14.586 SR.
Sejumlah kendala perizinan yang sebelumnya menahan pengoperasian disebut sudah tuntas. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik sudah keluar, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani.
Dudung menilai penyelesaian itu tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemprov Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan.
Harga Gas Ditargetkan Lebih Murah dari LPG 3 Kg
Dengan rampungnya perizinan, perhatian diminta beralih ke tahap pengoperasian. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram. Dudung mencontohkan harga gas yang semula Rp70.000 bisa menjadi Rp20.000, sehingga meringankan beban rumah tangga dan UMKM.
Menurutnya, Jargas juga memudahkan warga saat kebutuhan mendadak pada malam hari, ketika LPG 3 kilogram sulit didapat karena toko sudah tutup.
Tekan Impor LPG 36,6 Ribu Tabung per Bulan
Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Dengan beroperasinya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Dudung menegaskan pembangunan jaringan gas akan berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. "2028. 2028 selesai," ujarnya singkat saat ditanya soal target penyelesaian.
Program ini masuk Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Pembangunan jaringan gas perkotaan juga berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
KSP akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, penetapan alokasi gas dan titik serah, hingga penetapan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga.
Dudung meminta perizinan di lokasi berikutnya disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses paralel. Tujuannya satu: menekan impor LPG sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih murah.