JAKARTA - Pemerintah menyiapkan plafon kredit senilai Rp331,8 triliun pada 2026 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Plafon kredit ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik menjadi 5,4% pada tahun depan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menyampaikan hal ini dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa.

Kredit Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi

Ferry menekankan bahwa penyaluran kredit menjadi strategi kunci untuk mendorong ekonomi nasional. Total plafon Rp331,8 triliun dirancang untuk memberikan ruang bagi sektor riil dan meningkatkan daya serap tenaga kerja. UMKM disebut memiliki kontribusi sekitar 60% terhadap perekonomian, sehingga optimalisasi akses kredit bagi mereka menjadi sangat penting.

Strategi ini juga meliputi penguatan sektor riil, ketenagakerjaan, dan program prioritas pemerintah. Dengan ketersediaan plafon sebesar Rp331,8 triliun, pemerintah berharap dapat menstimulasi pertumbuhan usaha sekaligus memperluas basis ekonomi produktif di seluruh Indonesia.

Rincian Program Kredit 2026

Plafon kredit tersebut mencakup beberapa program prioritas, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp295 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebesar Rp300 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) hingga Rp500 miliar, dan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp36 triliun.

Ferry menjelaskan bahwa sinergi antara program kredit ini dengan penjaminan menjadi kunci keberhasilan. "Total Rp331,8 triliun ini ingin kita sinergikan dengan programnya Pak Rizal dan rekan-rekan di penjaminan," ungkapnya. Hal ini menunjukkan pemerintah berkomitmen memastikan dana yang dialokasikan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Dukungan untuk UMKM dan Tenaga Kerja

UMKM menjadi sasaran utama karena perannya yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan akses kredit yang lebih mudah, diharapkan sektor ini dapat memperluas kapasitas produksi, meningkatkan omzet, dan menciptakan lapangan kerja baru. Plafon KUR yang mencapai Rp295 triliun menjadi tulang punggung strategi ini, mendukung berbagai sektor usaha dari perdagangan hingga jasa.

Selain UMKM, program Alsintan dan KIPK menargetkan sektor pertanian dan industri padat karya. Kredit Alsintan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembelian alat dan mesin modern, sedangkan KIPK mendukung sektor manufaktur yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Program Perumahan Sebagai Bagian Stimulus Ekonomi

Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp36 triliun juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Penyaluran kredit perumahan ini bertujuan mendukung sektor properti sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah layak. KPP menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang memperkuat daya beli masyarakat serta sektor konstruksi.

Program kredit perumahan diharapkan dapat berjalan seiring dengan program kredit lainnya, menciptakan efek multiplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan sinergi antarprogram sehingga setiap rupiah plafon kredit dapat memberikan dampak produktif maksimal.

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi 2026

Dengan plafon kredit yang cukup besar, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat menembus 5,4% pada 2026. Strategi penyaluran kredit yang terfokus pada UMKM, pertanian, industri padat karya, dan perumahan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi.

Deputi Ferry Irawan menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi antara berbagai instansi, termasuk penjaminan kredit, untuk memastikan program berjalan efektif. Pemerintah ingin setiap program kredit tidak hanya menambah likuiditas, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan kualitas ekonomi.

Sinergi Program Kredit dan Penjaminan

Pemerintah menekankan koordinasi antara penyalur kredit dan lembaga penjaminan sebagai kunci keberhasilan. Dengan pengawasan yang tepat, kredit dapat tersalurkan secara efisien dan risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Sinergi ini juga memastikan dana yang dialokasikan dapat mendorong sektor produktif, bukan hanya sekadar meningkatkan likuiditas perbankan.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap 2026 menjadi tahun kebangkitan ekonomi, ditandai dengan peningkatan kapasitas UMKM, produktivitas pertanian, daya saing industri padat karya, dan kepemilikan rumah yang meningkat. Penyaluran kredit yang tepat sasaran diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Harapan Pemerintah dan Evaluasi Berkala

Pemerintah menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% memerlukan evaluasi berkala atas penyaluran kredit. Monitoring dilakukan untuk memastikan plafon Rp331,8 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata.

Dengan langkah ini, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor usaha, pertanian, industri, dan perumahan.