JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi memberlakukan kebijakan terbaru yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 April 2026 dan meniadakan kewajiban membawa KTP pemilik pertama kendaraan.
Cukup dengan menunjukkan STNK dan identitas pihak yang menguasai kendaraan, wajib pajak sudah dapat melaksanakan pembayaran. Langkah ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA.
Tujuan Kebijakan Baru Pajak Kendaraan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan memperlancar layanan di Samsat. Kemudahan ini sekaligus menghapus hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dengan cara ini, kualitas pelayanan publik di Jabar bisa meningkat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga didorong. Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar seluruh layanan Samsat lebih efisien.
Persyaratan Pembayaran Pajak Kini Lebih Sederhana
Wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, hanya perlu membawa STNK dan KTP pihak penguasa kendaraan. Tidak lagi diperlukan KTP pemilik pertama seperti ketentuan sebelumnya.
Kebijakan ini dianggap solusi atas persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan tidak resmi. Sebelumnya, warga pernah mengeluhkan diminta membayar tambahan Rp700.000 karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan.
Dampak Sosial dan Administratif Kebijakan Baru
Kasus pungutan tambahan tersebut sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian langsung Gubernur Jawa Barat. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembayaran pajak tidak boleh dipersulit karena pemerintah bertugas memudahkan masyarakat.
Selain kemudahan administratif, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan penting untuk pembangunan daerah.
Balik Nama Kendaraan Tetap Didorong
Meski proses pembayaran pajak kini lebih mudah, masyarakat tetap dianjurkan melakukan balik nama kendaraan. Hal ini untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan tetap tercatat resmi.
Namun, pembayaran pajak tahunan tetap dapat dilakukan meski kendaraan belum dibalik nama. Pemprov Jabar mengajak masyarakat segera memanfaatkan kebijakan ini dan membayar pajak tepat waktu.
Ajakan Pemerintah untuk Partisipasi Warga
Humas Pemprov Jabar menekankan pentingnya kontribusi warga melalui pembayaran pajak. “Yuk, segera bayar Pajak Kendaraan Bermotor untuk berpartisipasi mewujudkan Jabar Istimewa,” tulis pernyataan resmi mereka.
Kebijakan ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjalin kerja sama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Pelayanan yang lebih sederhana diharapkan mendorong partisipasi aktif warga dalam memenuhi kewajiban pajak.
