ENERGINEWS.ID — Rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mulai menemui titik terang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Keuangan tengah menggodok skema yang menyasar kelompok ekonomi menengah ke atas, dengan target awal memangkas subsidi untuk kendaraan mewah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan spesifikasi kendaraan yang akan dibatasi belum final. Pihaknya masih menyiapkan rapat lanjutan sebelum mengumumkan hasil kajian ke publik.
"Ini saya sedang menyiapkan rapatnya, ya. Pasca pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan, kita belum mengumumkan apa-apa. Tapi sedang kita kaji dan nanti akan diumumkan setelah itu," kata Laode di Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Mobil Mewah Jadi Prioritas Pembatasan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal tegas soal sasaran kebijakan ini. Ia mencontohkan pemilik kendaraan premium seperti BMW dan Mercedes-Benz dinilai tidak layak menikmati BBM subsidi yang digelontorkan negara.
"Nanti menyangkut pembatasan itu ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan," ujar Bahlil.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang sempat mengira pembatasan akan menyasar pengguna sepeda motor. Bahlil menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi kendaraan roda dua yang selama ini menjadi pengguna utama Pertalite di SPBU.
"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Berarti nggak ada perubahan untuk sepeda motor," tegasnya.
Desil 9 dan 10 Jadi Acuan Penerima Subsidi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pembatasan akan menyasar kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10—lapisan menengah atas dan kelas atas dalam pengelompokan ekonomi. Pertemuan dengan Menteri ESDM pada Selasa (11/8/2026) membahas kemungkinan pengurangan subsidi secara bertahap untuk kelompok ini.
"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya.
Pemerintah saat ini masih mempelajari sistem pendataan yang akan dipakai untuk memverifikasi calon penerima subsidi. Namun Purbaya mengakui infrastruktur digital milik PT Pertamina (Persero) sudah cukup mumpuni untuk mendukung skema penyaluran yang lebih presisi.
"Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan begitu," ungkapnya.
Koordinasi Erat demi Subsidi Tepat Sasaran
Bahlil menambahkan, pembahasan ini merupakan bagian dari koordinasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ia menilai selama ini Pertalite masih mudah diakses oleh masyarakat dari kelompok ekonomi atas, sehingga jatah subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu justru bocor ke kantong yang tidak membutuhkan.
"Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima. Ini sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan waktu pasti pelaksanaan kebijakan ini. Kajian sistem dan penetapan kriteria kendaraan masih berlangsung, dan hasil final akan diumumkan setelah seluruh tahapan pembahasan rampung.
Kepastian bahwa sepeda motor tidak terdampak setidaknya meredakan kekhawatiran masyarakat kelas menengah bawah yang menggantungkan mobilitas harian pada Pertalite. Fokus pembatasan yang diarahkan ke pemilik kendaraan mewah juga menegaskan arah kebijakan: subsidi energi harus dinikmati mereka yang benar-benar membutuhkan.
