JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merombak formulasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna menyiasati sikap perbankan yang enggan menyalurkan kredit ke sektor riil karena tergiur imbal hasil dari instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta Surat Berharga Negara (SBN).

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa secara keseluruhan kondisi likuiditas perbankan sebenarnya masih memadai.

Hal itu tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada pada tingkat aman di kisaran 23 persen hingga 24 persen.

Meski demikian, hasil analisis mendalam otoritas moneter menunjukkan adanya ketimpangan distribusi likuiditas antarbank.

Sejumlah perbankan cenderung menempatkan likuiditasnya pada instrumen SRBI dan SBN dibanding menyalurkannya dalam bentuk kredit usaha.

“Kami melihat analisa granular. Ternyata ini banyak bank-bank yang menggunakan likuiditasnya itu bukan untuk intermediasi, tapi mereka buat investasi. Dia taruh di SRBI, dia taruh di SBN. Khususnya kalau kami lihat SRBI, lah, terasa sekali,” ungkap Destry dalam Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menanggapi fenomena ini, BI mengubah skema pemberian insentif KLM dengan membagi total alokasi pelonggaran likuiditas sebesar 6 persen ke dalam dua segmen strategis.

Segmen pertama sebesar 4 persen dialokasikan bagi bank yang aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas, seperti sektor padat karya, UMKM, hingga fasilitas kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Segmen kedua sebesar 2 persen dialokasikan untuk pemerataan likuiditas. BI menetapkan batas maksimal kepemilikan surat utang sebesar 19 persen dari total DPK per September 2026.

Destry menegaskan bank yang menyimpan alat likuid pada SRBI maupun SBN melebihi ambang batas 19 persen dipastikan tidak mendapat kucuran insentif 2 persen tersebut.

“Tujuannya apa? Jadi bank-bank yang punya banyak outstanding SRBI dan SBN tadi, dia akan mulai mengurangi posisinya. Dia akan punya cash dan bisa kami dorong untuk intermediasi ke sektor riil,” ungkapnya.

Selain melakukan penyesuaian insentif, bank sentral turut menempuh intervensi pasar guna menekan imbal hasil SRBI yang memicu penumpukan likuiditas.

Langkah ini membuat posisi outstanding SRBI berangsur turun dari puncaknya di kisaran Rp1.100 triliun menjadi sekitar Rp1.050 triliun.

Suku bunga SRBI juga dipangkas bertahap dari level 7,6 persen menjadi 6,99 persen.

“Kami tidak bisa langsung sudden drop, tidak bisa. Kami harus bertahap dan mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya.