ENERGINEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menilai kekuatan Tentara Nasional Indonesia belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dari 514 kabupaten yang ada, lebih dari 360 di antaranya belum memiliki kehadiran satuan TNI jika satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik kebutuhan memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia hingga ke daerah. Menurutnya, luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia menuntut kekuatan pertahanan yang tersebar merata.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026). Ia menyoroti besarnya ukuran 514 kabupaten yang dimiliki Indonesia.
Hitung-hitungan Batalion versus Jumlah Kabupaten
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujar Prabowo.
Dari angka tersebut, Prabowo menggambarkan keterbatasan jumlah batalion yang dimiliki TNI saat ini. Jika satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang belum terisi satuan TNI.
Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu alasan perlunya penambahan kekuatan agar unsur pertahanan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Kaitan Pengawasan Wilayah dan Kekayaan Alam
Prabowo mengaitkan penguatan kehadiran aparat dengan pengawasan terhadap kekayaan alam Indonesia. Keterbatasan pengawasan di sejumlah wilayah, menurutnya, membuka ruang bagi berbagai aktivitas ilegal.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.
Ia mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan.
Implikasi bagi Postur Pertahanan ke Depan
Pernyataan Prabowo menempatkan penambahan kekuatan TNI sebagai bagian dari agenda pengamanan sumber daya alam, bukan semata soal pertahanan teritorial. Wilayah yang selama ini minim pengawasan menjadi sasaran utama perluasan kehadiran satuan.
Belum ada keterangan resmi soal target jumlah batalion baru maupun jadwal penempatannya. Pemerintah juga belum merinci daerah mana yang diprioritaskan mendapat tambahan satuan TNI.
